MegaPresident2009

Pemerintahan Rakyat yang akan dipimpin  oleh President Megawati pada tahun 2009 akan  meletakkan prioritas program kerjanya pada strategi penciptaan lapangan kerja. Alasannya, karena selama
lima tahun oleh pemerintahan SBY/JK, masalah penciptaan lapangan kerja terbengkalai, Harga harga naik melesat dan mencekik Rakyat kecil, Buruh tidak berhasil disejahterakan Pemerintahan Rakyat  ingin bergerak cepat pada strategi penciptaan lapangan kerja. Sungguh-sungguh, Ibu Megawati risau tiga tahun terbengkalai, sehingga banyak rakyat Indonesia tidak melihat pekerjaan yang layak selama 
lima tahunb masa pemerintah SBY/JK,” 

 

Presiden Megawati tegas memihak ekonomi rakyat, dan tidak menyetujui kemanjaan dan keserakahan para pengusaha besar yang selama 38 tahun telah menikmati kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Satu-satunya alasan Presiden akan  secara terbuka menyatakan memihak pada ekonomi rakyat adalah dengan memberdayakan Rakyat secara revolusioner dalam membangun ekonomi kerakyatamn yaitu dengan memberi prioritas utama bagi Petani, Nelayan , dan pengusaha kecil sektor informal dengan membebaskan segala pajak dan hambatanm dalam mengurus perijinan .  

10 .PROGRAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI Pemeritahan Rakyat yang akan dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri Tahun 2009 

1. Menetapkan Stabilitas Sektor Finansial2. Memacu Peningkatan Ekspor3. Meningkatkan Produktifitas dan Kesejahteraan Petani4. Mengutamakan Pemulihan Ekonomi Berlandaskan Investasi (Equity-Based Recovery) ketimbang PemulihanEkonomi berlandaskan Pinjaman (Loan-Based Recovery)5. Privatisasi Bernilai Tambah (Value-Creation Privatization)6. Melaksanakan Desentralisasi Ekonomi7. Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam8. Memacu Pengembangan Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah9. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Pedesaan Untuk Memperkuat Stabilitas Sosial Politik10. Percepatan Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha

---

Page 2

1 : Menetapkan Stabilitas Sektor Finansial

P R O G R A M

1. Memperkuat sektor finansial untuk memperkokoh pundamental perekonomian. Perbaikan dalam indikator sektor riil

harus diikuti oleh perbaikan indikator-indikator sektor finansial.

2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter antara Tim Ekonomi dengan Bank
Indonesia.

3. Mengembalikan kepercayaan dan menciptakan ekspektasi positif dari investor dan publik terhadap pemulihan

ekonomi nasional.

---

Page 3

2 : Memacu Peningkatan Ekspor

P R O G R A M

1. Memanfaatkan kelebihan kapasitas di sektor industri manufaktur untuk mendorong ekspor.

2. Memanfaatkan kelebihan likuiditas di sektor perbankan untuk mendorong pemberian kredit, baik

kredit modal kerja maupun kredit investasi, kepada kegiatan-kegiatan yang berorientasi ekspor.

3. Mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang kompetitif dan bebas hambatan (hazard free) untuk

memacu peningkatan ekspor.

4. Memanfaatkan momentum nilai tukar Rupiah yang kompetitif untuk memacu ekspor.

5. Moratorium eksport Log untuk mengefektifkan program pemberantasan “illegal logging”,

mengoptimalkan kapasitas industri dan meningkatkan nilai tambah.

---

Page 4

3 : Meningkatkan Produktifitas dan Kesejahteraan Petani

P R O G R A M

1. Melaksanakan program-program bibit unggul (seed policy) untuk mendorong produktivitas sektor pertanian dan

kehutanan dan meningkatkan pendapatan petani. Dengan bibit unggul, maka produktivitas dapat ditingkatkan pada

luas lahan yang sama.

2. Mendorong proses mekanisasi sektor pertanian
Indonesia, terutama untuk lahan-lahan di luar Pulau Jawa, sehingga

produktivitas pertanian meningkat.

3. Memilih komoditas pertanian dan kehutanan unggulan yang akan dikembangkan secara intensif sehingga kompetitif

di pasar domestik maupun internasional.

4. Mendorong industry processing untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk pertanian dan

kehutanan, terutama pengolahan pasca panen.

5. Mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kehutanan.

6. Mendorong pemanfaatan lahan melalui diversifikasi komoditi pertanian dan kehutanan untuk meningkatakan

kesejahteraan petani

7. Memperbaiki posisi tawar petani dengan agribisnis dan silvo bisnis

---

Page 5

4 : Mengutamakan Pemulihan Ekonomi Berlandaskan Investasi (Equity-Based Recovery) ketimbang Pemulihan

Ekonomi berlandaskan Pinjaman (Loan-Based Recovery)

P R O G R A M

1. Meningkatkan dukungan dari lembaga-lembaga multilateral, seperti IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank,

OECD, Islamic Development Bank, dll.

2. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi
Indonesia dan menciptakan jutaan lapangan kerja, Pemerintah akan mendorong

proyek-proyek infrastruktur, agri dan silvo bisnis dengan kriteria sebagai berikut :

2.1. Menciptakan banyak lapangan kerja, langsung maupun tidak langsung

2.2. Mendorong pembangunan ekonomi wilayah

2.3. Menciptakan manfaat ekonomis sebesar-besarnya pada masyarakat di sekitar proyek infrastruktur.

2.4. Layak secara ekonomis dan finansial sehingga menarik bagi investor, dalam maupun luar negeri

3. Untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, Pemerintah akan mengutamakan partisipasi infestor, dalam maupun luar

negeri, dengan memaksimalkan Leverage dari dana pinjaman multilateral atau G to G. Proyek-proyek infrastruktur pada

masa pemerintahan Gus Dur - Megawati diperkirakan akan jauh lebih murah karena berkurangnya KKN dibandingkan

dengan proyek infrastruktur pada masa Orde Baru.

---

Page 6

5 : Privatisasi Bernilai Tambah (Value-Creation Privatization)

P R O G R A M

1. Menghindari penjualan asset BUMN dan BPPN secara obral (fire-sales) dengan cara menciptakan nilai tambah sebelum

privatisasi melalui restrukturisasi bisnis maupun finansial.

2. Privatisasi bernilai tambah akan dilakukan terhadap sektor-sektor yang sangat diminati oleh invenstor asing, yaitu sektor

telekomunikasi, transportasi, perkebunan, hotel dan turisme, infrastruktur, serta minyak bumi dan gas.

3. Pemerintah akan mendorong kepemilikan saham mayoritas oleh asing di operator-operator sekunder melalui proses

tender yang terbuka, adil, dan transparan. Dengan adanya kepemilikan saham mayoritas oleh asing, operator-operator

sekunder tersebut akan mampu menarik pinjaman luar negeri berbunga murah sehingga dapat mendorong investasi

tambahan. Mayoritas kepemilikan saham operator utama akan tetap berada ditangan pemerintah.

4. Sejauh mungkin akan diupayakan agar Pemerintah tetap memiliki hak opsi untuk membeli kembali saham di BUMN-

BUMN yang menguntungkan (long-term buy-back share option)

5. Pemerintah akan mendorong kepemilikan sahan di BUMN-BUMN oleh masyarakat, koperasi dan pemerintah daerah

baik melalui pasar modal maupun dalam bentuk unik trust.

---

Page 7

6 : Melaksanakan Desentralisasi Ekonomi

P R O G R A M

1. Melaksanakan UU No. 22/1999 dan No. 25/1999, terutama yang berkaitan dengan desentralisasi

ekonomi. Desentralisasi tersebut akan dilakukan secara bertahap sehingga keseimbangan makro dan

fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat tetap dipertahankan.

2. Mendorong implementasi desentralisasi ekonomi di tingkat daerah, antara lain yang berkaitan dengan

pembangunan infrastruktur dasar, pertanian dan kehutanan seperti rumah sakit, sekolah, dll.

3. Memacu pembangunan ekonomi regional melalui kerjasama perdagangan dan investasi antar wilayah

dan antar kawasan.

---

Page 8

7 : Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam

P R O G R A M

1. Mendorong pemanfaatan kekayaan maritim, sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan secara optimal dengan

tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) dan kelestarian lingkungan

2. Mendorong reformasi disektor maritim dan memberikan insentif yang menarik bagi partisipasi swasta, baik asing dan

domestik, untuk memaksimalkan pemasukan negara dari sektor maritim.

3. Pemanfaatan sektor maritim tersebut harus mengikutsertakan nelayan-nelayan tradisional melalui modernisasi peralatan

penangkapan ikan

4. Melaksanakan liberalisasi bertahap dalam sektor perminyakan, terutama disektor hilir (downstream industry). Dengan

strategi ini, efisiensi processing, distribusi, dan pemasaran sektor perminyakan akan meningkat, sekaligus meningkatkan

penerimaan Pemerintah .

5. Memberikan insentif disektor hulu (upstream industry) dari sektor minyak dan gas bumi untuk menarik invenstor dalam

rangka meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi

6. Melaksanakan kebijakan gas domestik untuk meningkatkan penggunaan gas alam didalam negeri yang akan menurunkan

ongkos energi sektor industi dan rumah tangga. Kebijakan ini akan mengurangi penggunaan minyak bumi didalam

negeri sehingga proporsi minyak bumi yang dieksport akan bertambah dan oleh sebab itu akan meningkatkan

pendapatan devisa Pemerintah.

---

Page 9

7. Mendorong pembangunan hutan tanaman unggulan guna merubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan

kompetitif.

8. Mengembangkan peningkatan potensi wisata alam daratan dan bahari sebagai sumber devisa.

---

Page 10

8. : Memacu Pengembangan Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah

P R O G R A M

1. Meningkatkan alokasi kredit kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui lembaga-lembaga

keuangan yang memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam pengelolaan kredit skala mikro, kecil dan menengah.

2. Memberikan insentif kepada lembaga keuangan, dalam bentuk subsidi administratif dan bantuan teknis (technical

Support) untuk usaha sekala mikro kecil dan menengah. Disetiap kabupaten, akan dipilih satu cabang bank yang akan

dikembangkan sebagai pusat pengembangan usaha kecil (technical support center) yang akan memberikan jasa

konsultasi financial, teknis, pemasaran, dsb.

3. Mendorong pengembangan produk-produk unggulan disentra-sentra yang sudah ada dengan memberikan bantuan

finascial maupun non financial.

4. Mendorong integrasi, moderenisasi, dan ekspansi kredit kepada lembaga-lembaga keuangan traditional

5. Memberikan insentif pajak, kemudahan administratif dan mendorong iklim usaha yang kompetitif untuk mendorong

peningkatan prioduktivitas usaha kecil dan menengah.

6. Melakukan revisi terhadap skema-skema pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah

---

Page 11

9 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Pedesaan Untuk Memperkuat Stabilitas Sosial Politik

P R O G R A M

1. Meningkatkan tingkat upah riil di pedesaan (rural wages) dengan cara meningkatkan nilai tukar (temrs of trade)

komoditi pertanian.

2. Memacu proyek-proyek infrastruktur di tingkat kecamatan dan pedesaan, seperti irigasi tersier, jalan desa dll sebagai

bagian dari strategi untuk meningkatkan tingkat upah riil dipedesaan. Pemerintah merencanakan untuk meningkatkan

volume program dibandingkan dengan volume tahun-tahun sebelumnya.

3. Mengembangkan tanaman hutan dan kebun rakyat yang berorientasi pasar.

---

10 : Percepatan Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha

P R O G R A M

1. Melaksanakan restrukturisasi internal, baik managemen maupun bisnis, dari bank-bank yang telah

direkapitalisasi sehingga lebih sehat, prudent, kompetitif dan menguntungkan

2. Mendorong terbentuknya struktur industri perbankan nasional yang terkonsolidasi tapi tidak

terkonsentrasi (consolidated but not concentrated) melalui marger dan akuisisi antar bank.

3. Mendorong bank untuk memberikan alokasi kredit yang lebih besar kepada usaha kecil dan menengah

dalam rangka perbaikan kualitas portfolio pinjaman sektor perbankan.

4. Melaksanakan strategi penjualan asset perbankan yang lebih menguntungkan Pemerintah (probytable exit

strategy).

 

PENDAHULUAN
Indonesia tidak pernah dan tidak akan mungkin mengalami krisis berkepanjangan karena ekonomi masyarakat atau ekonomi rakyatnya mempunyai kemampuan menguatkan kembali segala sesuatu yang tercerai-berai, laksana merajut kembali baju yang bolong-bolong. Dengan pancingan berita mingguan ”Newsweek” 11 Maret berjudul ”Boom in the Gloom : fires, rebels, debts. The dramatic headlines mask a surprising economic story in Indonesia”, ibu Megawati telah menunjukkan ”rahasia” simpatinya pada nasib ekonomi rakyat. Presiden mengerti apa itu ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan yang ”dipertanyakannya” pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2001. Presiden paham benar ada sekelompok ”elit” bangsa yang tidak pernah bertemu rakyat kecil di daerah-daerah, dan yang tidak mau mengerti ekonomi rakyat. Maka diajukan masalah ekonomi rakyat dan (sistem) ekonomi kerakyatan dengan bahasa ”bertanya” dalam forum terhormat DPR-RI agar masyarakat luas termasuk para elit menanggapinya. Jika Presiden tidak mempertanyakannya dapat dipastikan konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat juga tidak akan merangsang masyarakat khususnya para pakar dan elit untuk membahasnya. Demikian perdebatan yang cukup luas tentang masalah-masalah ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan merupakan hasil positif dari ”pertanyaan” Presiden

MEGAWATI DAN KONGLOMERAT

Menanggapi pertanyaan apakah pemerintah dewasa ini tersandera eks konglomerat, Ibu Megawati secara tidak langsung mengiyakan termasuk pendapatnya bahwa tidak seperti Presiden Soekarno yang berani menyatakan go to hell with your aid, kita sekarang jelas tidak berani karena utang kita telah menumpuk. Jadi IMF tidak mungkin kita minta meninggalkan Indonesia. Namun demikian tidak seharusnya konglomerat kita biarkan ”merajalela” menguasai usaha dari hulu sampai ke hilir. Seharusnya konglomerat yang kuat modalnya hanya menguasai usaha-usaha hulu yang membutuhkan modal besar, dan menyerahkan usaha-usaha hilir pada ekonomi rakyat atau UKM. Dengan perkataan lain tidak boleh konglomerat menguasai usaha-usaha dari hulu sampai ke hilir.

Khusus tentang masalah UKM yang merupakan terjemahan dari small and medium enterprises (SME), mengapa tidak disebut saja ekonomi rakyat sehingga MenegKop & UKM seharusnya disebut Meneg Perekonomian rakyat? Presiden menyatakan tidak ingin sejak sangat awal sudah punya banyak musuh, karena seperti sudah disebut diatas, ada sekelompok “elit” yang sulit diajak bicara benar tentang masalah-masalah penting yang dihadapi bangsa Indonesia. Kelak akan tiba saatnya ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat diterima sebagai istilah yang tepat untuk dipakai.

MENGAPA EKONOMI RAKYAT MASIH SELALU DIPANDANG RENDAH?

Sejak awal tanggapannya tentang hasil-hasil seminar/lokakarya Ekonomi kerakyatan bulan September 2001 yang disampaikan MenegKop & UKM, Ibu Mega memang mengakui adanya adanya kelompok elit yang tidak pernah mau ketemu rakyat di daerah lebih-lebih di desa-desa miskin. Karena yang biasa mereka lihat adalah suasana masyarakat dan dunia bisnis modern di kota-kota besar terutama Jakarta, maka kondisi ekonomi rakyat yang serba miskin tidak pernah dilihat. Dan Ibu Mega merasa ”belum siap” menghadapi mereka, ”karena saya bukan pakar”. Disini jelas Ibu Mega sangat berharap MenegKop & UKM dapat lebih agresif menyuarakan pemihakan pemerintah pada ekonomi rakyat yang selama 3 dekade ini telah dikerdilkan oleh pelaku ekonomi konglomerat. Tanggapan Ibu Mega secara positif adalah mempersilahkan para simpatisan dan pembela ekonomi rakyat dengan pimpinan MenegKop & UKM untuk terus memperkuat barisan dan mensosialisasikan aneka perikehidupan ekonomi rakyat yang selama ini dilihat sebelah mata.

But there’s another Indonesia …

For him, few market hold more promise than the archipelago of 216 million people … Rosenkranz (President of Grey global Group of the advertising multinational) sums up business in Indonesia as “phenomenal” … A Cheap rupiah economy is not enough in a globalized world. But it has bought Indonesia some time, and more domestic peace than most outsiders realize (Newsweek, 11 March 2002 p: 31)

SAMPAI KAPAN KONDISI EKONOMI DUALISTIK BERTAHAN?

Seorang pakar ekonomi Indonesia terkemuka (Prof. M. Sadli) yang sangat kritis atas teori dualisme ekonomi Boeke, menyatakan teori itu “didisain” untuk melanggengkan kebijakan penjajahan Belanda atas Indonesia, dan pembangunan ekonomi yang berhasil pasti mampu menghilangkan sifat dualistik ekonomi Indonesia. Bahkan pembangunan ekonomi memang harus mempunyai misi menghilangkan dualisme.

Bahwa kini, 92 tahun setelah teori dualisme ditemukan, ekonomi Indonesia masih tetap dan bahkan lebih dualistik lagi, membuktikan kekeliruan teori pembangunan konvensional. Teori yang kiranya lebih benar adalah bahwa pembangunan ekonomi konvensional yang berorientasi pertumbuhan tidak saja terbukti tidak mampu menghilangkan dualisme tetapi malahan memperkuatnya. Jurang kaya miskin tidak makin menciut tetapi bahkan makin menganga lebar. Ketidakmerataan pembagian kekayaan dan pendapatan makin terlihat dalam proses pembangunan ekonomi. Maka tidak ada jalan lain, program-program pembangunan harus mampu mengangkat derajat kesejahteraan rakyat yang termiskin yang menggambarkan terwujudnya keadilan sosial. Keadilan ekonomi adalah aturan main hubungan-hubungan ekonomi berdasar prinsip-prinsip etik, sedangkan keadilan sosial adalah hasil dipatuhinya aturan main keadilan ekonomi.

APAKAH EKONOMI INDONESIA TELAH PULIH DARI KRISIS?

Jika Ibu Mega berkali-kali menyatakan kepercayaannya pada ketangguhan atau daya tahan ekonomi rakyat Indonesia, bisa disimpulkan bahwa dewasa ini ekonomi nasional yang telah tumbuh positif 4% selama 2000 – 2001 ”telah pulih” kembali dari krisis. Dan jika benar ekonomi telah pulih tentunya kebijaksanaan-kebijaksanaan/dan program-program pembangunan yang tepat untuk pengembangannya lebih lanjut harus berbeda dengan yang berjalan selama krismon.

Dalam pada itu pakar-pakar ekonomi Neoklasik ortodok yang sangat mengandalkan pada ukuran pertumbuhan ekonomi menegaskan bahwa ekonomi nasional belum pulih jika nilai PDB riil belum kembali pada tingkat sebelum krismon, atau pertumbuhan ekonomi belum mencapai tingkat rata-rata sebelum krismon, yaitu 6-7% per tahun. Menurut mereka ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan PDB riil ini harus dipakai jika tidak dikehendaki terjadinya pengangguran yang makin meluas, karena pertumbuhan penduduk masih sebesar 1,3% per tahun.

Terhadap pemikiran yang demikian dapat diajukan argumentasi kontra bahwa menunjuk ukuran pertumbuhan ekonomi dan nilai PDB sebelum krisis harus disertai pembagiannya pada waktu itu yang sangat tidak adil dan tidak merata. Jika dewasa ini pertumbuhan ekonomi baru mencapai 4% tetapi lebih banyak disumbang dan dinikmati oleh ekonomi rakyat, maka berarti kualitasnya sudah lebih baik dan lebih adil ketimbang pertumbuhan 7% tetapi (sektor) ekonomi rakyat tidak menikmatinya. Oleh sebab itu kriteria telah pulihnya ekonomi tidak seharusnya dengan menggunakan indeks PDB nasional tanpa memperhatikan distribusinya. Singkat kata pakar-pakar ekonomi Neoklasik ortodok seharusnya memperhatikan kritik-kritik serius terhadap kelemahan analisis-analisis makro ekonomi. Dan khusus tentang ini pendapat Ibu Mega sangat tepat yaitu para elit, dan pakar-pakar yang elit, seharusnya bersedia datang ke daerah dan desa-desa sebelum memberikan penilaian tentang sudah atau belum pulihnya ekonomi Indonesia dari krisis, jangan hanya melihat angka-angka makro di Jakarta. Bagi kami sendiri kunjungan ke 5 desa di empat kecamatan di DIY yaitu desa Binomartani, Ngaglik (Mei 200), Purwoharjo dan Gerbosari, Samigaluh (Oktober 2000), Gadingsari, Sanden (Mei 2001), dan Sriharjo, Imogiri (November 2001) sangat meyakinkan bahwa krisis moneter yang dianggap telah menghancurleburkan ekonomi Indonesia telah selesai, dan ekonomi rakyat dewasa ini telah pulih bahkan lebih berkembang dibanding sebelum krisis.

PENUTUP
Pertemuan dan diskusi 50 menit dengan Presiden Megawati bersama Menegkop dan UKM sangat melegakan karena Presiden benar-benar memahami masalah-masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia. Meskipun masyarakat umum tidak terkesan mengetahuinya, Presiden Megawati tegas memihak ekonomi rakyat, dan tidak menyetujui kemanjaan dan keserakahan para pengusaha besar yang selama 30 tahun telah menikmati kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Satu-satunya alasan Presiden tidak secara terbuka menyatakan memihak pada ekonomi rakyat adalah keengganan bertabrakan dengan kelompok elit bangsa yang rupanya tidak ingin kehilangan kedudukan dan hak-hak istimewa yang selama 30 tahun dinikmatinya. Bahwa pakar-pakar ekonomi tidak suka datang ke daerah dan desa-desa di Indonesia, mudah sekali dipahami karena metode kerja dan pendekatan deduktif jauh lebih mudah dibanding metode dan pendekatan induktif. Teori ekonomi Neoklasik (ortodok) memang telah dengan yakin memilih metode deduktif sebagai pendekatan utamanya, meskipun Alfred Marshall, bapak ekonomi Neoklasik, mengibaratkan metode induktif dan deduktif laksana kaki kiri dan kaki kanan untuk berjalan. Alangkah aneh jika pakar-pakar elit memilih berjalan terpincang-pincang dengan satu kaki saja.

Demikian para pendekar dan simpatisan ekonomi rakyat tidak boleh berkecil hati dan harus meningkatkan perjuangannya membela ekonomi rakyat demi pengakuan eksistensi dan kemajuannya. Istilah ekonomi rakyat yang sengaja dipertanyakan Presiden Megawati dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2001 adalah istilah yang lebih kena (lebih tepat) ketimbang istilah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang memang sekedar merupakan terjemahan SME (Small and Medium Enterprises) yang merupakan istilah standar dalam literatur internasional. Jika Indonesia merasa memiliki kepribadian nasional maka akan lebih baik menggunakan istilah ekonomi rakyat dan Kementerian Koperasi dan UKM dapat diganti menjadi Kementerian Perekonomian Rakyat

This is the default post! What you think?